Sekolah Demokrasi Sanggau
BERANDA
PROFIL
AGENDA
PENGUMUMAN
PUBLIKASI
PESERTA
GALERI
ARTIKEL
TULISAN PESERTA

KONTAK
BUKU TAMU
TAUTAN
:: artikel demokrasi

Beraum Kearifan Lokal Aplikasi Demokrasi

Sukarela mengerjakan lahan pertanian secara bergantian sebagai hasil kemufakatan merupakan khas cara bergotong royong ala masyarakat Sanggau, yang hingga kini masih terus terjaga. Seperti diungkapkan oleh Rupinus, warga Sanjan Kabupaten Sanggau ketika ditemui Rawai, Minggu (27/2/2011).

“Sebelum membuka lahan ataupun membentuk kelompok tani biasanya dilakukan beraum, hasil keputusan beraum inilah yang akan dilaksanakan,” kata Rupinus. Beraum adalah istilah yang biasa digunakan oleh masyarakat dayak Sanggau, yang bisa berarti kerjasama, diskusi, gotong royong ataupun musyawarah.“

Beraum gotong royong biasanya saling bantu-membantu mengerjakan ladang atau sawah, baik milik pribadi maupun kelompok secara bergantian, ” lanjut Rupinus. Misalnya bulan ini Pak Ahmad akan membuka lahan pertanian baru, maka secara bersama-sama warga akan membantu Pak Ahmad secara sukarela. Begitu juga ketika ada warga lain yang akan membuka lahan, maka secara otomatis Pak Ahmad akan turun membantu.

“Apa saja yang mau dibuat atau dipersiapkan, hal-hal penting ketika diputuskan dalam beraum maka harus dilaksanakan,” ungkap Rupinus. Beraum biasanya dilakukan malam hari karena di siang hari warga cenderung bekerja, belasan hingga puluhan orang biasanya berkumpul di balai desa atau balai kampung, namun tidak menutup kemungkinan beraum juga dilakukan di luar ruangan.

“Prosesnya hampir sama dengan yang dilakukan di DPRD. Berdiskusi, mengajukan pendapat dan mufakat dalam keputusan. Beraum merupakan proses demokrasi di dalam masyarakat yang sudah ada ratusan tahun lalu dan hingga kini masih terjaga, yang merupakan kearifan lokal,” jelas Rupinus.

Martina (38) warga Dusun Temiangmali Desa Temiangmali Kecamatan Balai Kabupaten Sanggau menyatakan, model diskusi yang dibangun saat beraum sangat toleran. Warga satu dan lainnya saling menghormati dan menjalankan hasil keputusan yang telah disepakati bersama.

“Perbedaan pendapat pasti ada, tapi pendapat paling baiklah yang akan dipakai. Awalnya berbeda pendapat tetap mengikuti hasil keputusan kalau tidak mereka akan dijauhi. Misalnya saja ada yang capek tapi ketika keputusan akan ada gotong royong maka mereka akan turun,” jelas Martina.

Dalam beraum paling sedikit dihadiri 10 orang, namun itu pun sangat jarang terjadi ka­rena justru banyak datang sukarela mengikuti beraum. Dalam beraum mereka bisa menyampaikan pendapat, sekaligus mendapatkan informasi baru dan ikut andil dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan mereka bersama.
“Bentuk gotong-royongnya ada dua, yaitu kelompok dan pribadi. Untuk pribadi biasanya ada kesadaran dari yang mempunyai lahan untuk memberikan konsumsi. Jika ada yang berhalangan hadir maka digantikan oleh anggota keluarga lain,” lanjut Martina.

Sementara itu, menurut Roza Dewi Tambunan, Penyuluh Pertanian di Batang Tarang, proses beraum umumnya sama dengan proses diskusi dalam forum resmi. Ada penyampaian pendapat, pertanyaan bahkan kadang perbedaan pendapat. Hanya saja proses beraum lebih sederhana dengan tema sederhana pula. “Ini adalah bagian demokrasi, walaupun yang bicara hanya satu atau dua orang dan lainnya cen­derung mengikuti, namun nilai-nilai demokrasi sudah diterapkan. Masyarakat pedesaan cen­derung lebih polos menyampaikan hal-hal yang mereka alami, beda dibandingkan diskusi di dunia politik dengan banyak kepentingan,” jelas Dewi.

Ia menambahkan bahwa banyak kemajuan dari cara masyarakat dalam beraum di antaranya adalah peningkatan cara berdiskusi dan berkomunikasi, sudut pandang yang meluas dan lebih cepat mengakses informasi dari luar.

“Beraum atau berdiskusi itu penting, karena kita sebagai penyuluh tahu apa permasalahan yang sedang dihadapi oleh para petani,” tambahnya.

Demokrasi Kontekstual

Beraum mesti dijaga dan dilestarikan keberadaannya, sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang sejak puluhan tahun lalu. Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas, yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dalam bahasa asing sering juga dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat “local wisdom” atau pengetahuan setempat “local knowledge”atau kecerdasan setempat “local genious”.

Demokrasi kontekstual sendiri adalah demokrasi yang berangkat dari kearifan lokal masyarakat setempat, yang pada dasarnya nilai demokrasi itu sudah tumbuh dan berkembang sejak zaman dahulu. “Contohnya persamaan hak dalam hukum secara kondisional sudah ada sejak dahulu dengan nama berbeda atau tidak ada namanya sama sekali,” ungkap Furbertus Ipur, Direktur Elpagar.

Ia menambahkan beraum merupakan wujud dari demokrasi kontekstual yang berasal dari kearifan lokal, dengan semangat kerjasama dan musyawarah. “Nilai universal yang turun dari nilai lokal itulah dinamakan kontekstual. Kalau contoh lainnya adalah seperti balale’, sistem kerja gotong royong di petani. Hampir semua daerah mempunyai kearifan lokal, dengan nama berbeda-beda,” lanjut Ipur.

Menurutnya, contoh dalam hukum, bahwa semua orang itu sama dimata hukum, jika ada pemangku adat yang melanggar hukum maka ia juga dapat dihukum bahkan hukumnya bisa dua kali lipat. Sayangnya nilai lokal sudah mulai berkurang hal ini disebabkan kurangnya penghargaan terhadap kearifan lokal.
“Misalnya saja pemerintah yang setengah hati mengakui hukum adat, padahal secara teoritik hukum adat membentuk hukum nasional. Dalam ilmu hukum, hukum adat disebut sumber hukum,” tambahnya.

Jika masyarakat tidak punya niat atau kemauan dan tidak percaya lagi dengan kearifan lokal maka lambat laun ini akan punah. Yang harus dilakukan adalah kelompok masyarakat harus melestarikan dan menggali kearifan lokal tersebut.

“Caranya melakukan revitalisasi musyawarah adat atau telaah kritis ditingkat daerah, yang bisa memajukan dan melestarikan adalah masyarakat setempat itu sendiri, mendorong agar kearifan lokal menjadi universal, ” lanjut Ipur.

Jalan Beriringan

Komunitas Indonesia untuk Demokrasi atau KID merumuskan suatu konsep demokrasi yaitu nilai-nilai demokrasi haruslah dianggap dan dipertahankan sebagai nilai universal yang harus berlaku di semua tempat, akan tetapi perwujudan dan penghayatan nilai-nilai universal tersebut hanya dapat dilakukan dengan menggunakan simbol, idiom dan ekspresi kebudayaan-kebudayaan setempat.

Tanpa menerjemahkan nilai-nilai besar tersebut ke dalam ekspresi budaya setempat demokrasi akan menjadi sulit dipahami dan sulit pula diterima. Karena itu ekspresi dan nilai-nilai lokal dianggap sangat penting untuk mengejawantahkan demokrasi.

Disadari bahwa tidak semua nilai-nilai lokal dengan sendirinya sejalan dengan nilai-nilai demokrasi, kalau terjadi konflik antara nilai-nilai lokal dan nilai-nilai universal demokrasi, maka harus memihak nilai-nilai universal sambil mendorong perubahan nilai-nilai lokal agar semakin sejalan dengan nilai-nilai universal demokrasi.

“Untuk saat ini sepertinya belum ada pertentangan yang signifikan, secara faktual masih berjalan beriringan, andaipun ada harus merujuk ke nilai universal,” tutur Ipur.

Konsep tersebut dikalangan KID disebut demokrasi kontekstual yang berarti bahwa konteks sosial tidak membuat demokrasi menjadi partikular tetapi menjadi syarat yang penting untuk mewujudkan nilai-nilai universal secara kongkret dalam sebuah konteks.

Demokrasi tercapai jika diciptakan keseimbangan ideal antara luas atau besaran partisipasi dan mutu atau kualitas wacana demokrasi. Hubungan di antara besaran partisipasi dan tingkat wacana demokrasi bersifat asimetris. Ini artinya partisipasi politik yang meluas atau meluas dengan sangat cepat dapat menurunkan mutu wacana demokrasi. Sebaliknya, semakin baik penguasaan demokrasi semakin besar pula kemungkinan se­seorang menciptakan akses pada partisipasi politik.

(yuni herlina, Buletin Rawai edisi 1)


© 2010-2014 sekolahdemokrasi.elpagar.org
email : sekolahdemokrasi@elpagar.org
Kerjasama antara ELPAGAR, Komunitas Indonesia untuk Demokrasi dan Kemitraan.