Sekolah Demokrasi Sanggau
BERANDA
PROFIL
AGENDA
PENGUMUMAN
PUBLIKASI
PESERTA
GALERI
ARTIKEL
TULISAN PESERTA

KONTAK
BUKU TAMU
TAUTAN
:: tulisan peserta

Secercah Harapan di Sekolah Demokrasi Sanggau
Aep Mulyanto S.Hum

Langkah besar dan mulia dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Pergerakan Rakyat (ELPAGAR), bekerjasama dengan Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID) dan Kemitraan Indonesia, dengan menyelenggarakan pendidikan untuk masyarakat yang diberi nama Sekolah Demokrasi. Ya, sebuah proses pendidikan yang luar biasa, bermaksud dan bertujuan, membumikan demokrasi di negeri Indonesia tercinta.

Sekolah Demokrasi merupakan wujud nyata dari KID dan Kemitraan Indonesia, dalam membumikan demokratisasi di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat, yang diwakili oleh Kabupaten Sanggau. Sehingga kegiatan ini diberi nama Sekolah Demokrasi Sanggau. Elpagar sebagai penyelenggara teknis Sekolah Demokrasi Sanggau, berkomitmen untuk berbagi tentang ilmu demokrasi.

Masyarakat Kabupaten Sanggau sangat beruntung, karena tidak semua masyarakat di Indonesia bisa mendapatkan kesempatan menikmati pendidikan berkualitas seperti ini. Suatu pendidikan yang akan melahirkan demokrat-demokrat ulung, unggul, dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Karena perkembangan demokratisasi di Indonesia secara umum dan Kabupaten Sanggau khususnya, masih jauh panggang dari api.

Demokrasi tidak pernah selesai untuk dibahas dan dikaji oleh seluruh umat manusia, sebab demokrasi menjadi bagian bagian terpenting dalam kehidupan manusia modern. Selain dalam pemerintahan, demokrasi merupakan kebebasan berekspresi dan berkarya, kebebasan menyatakan pendapat dan berbicara, kesempatan yang sama dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, masih sebatas teori yang melangit.

Bukti nyata adanya perbedaan makna dan pelaksanaan demokrasi adalah banyak kebijakan-kebijakan pemerintah (eksekutif) yang tidak berpihak pada masyarakat. Pemerintah mestinya mengambil keputusan dalam sebuah kebijakan berorientasi pada rakyat, karena rakyat adalah subjek yang menjadikan demokratisasi berjalan. Namun pada kenyataannya, rakyat hanya dijadikan objek demokrasi – kalau boleh dikatakan objek politik - karena politik merupakan bagian dari demokrasi.

Selain pemerintah yang tidak apresiasif, lembaga perwakilan rakyat (DPR, sebagai lembaga legislatif), yang semestinya mewakili rakyat dalam arti menyeluruh, karena memiliki tugas dan fungsi kontrol, legislasi, dan budget pada lembaga eksekutif, ternyata hanya memiliki hubungan bisnis semata. Dalam bahasa ekstrem belum ada tanggung jawab moral lembaga legislatif terhadap rakyat, yang senyatanya telah memberikan kepercayaan untuk mewakili mereka dalam menentukan kebijakan. Supaya rakyat merasa menjadi manusia bermartabat.

Demokratisasi di Indonesia, bagaikan sinetron di televisi, penuh intrik dan kemunafikan. Adegan-adegan sandiwara yang ditampilkan tidak sesuai dengan idealitas kehidupan manusia. Demikian pula demokratisasi di Indonesia, penuh dengan perilaku-perilaku elit politik yang mengaku sebagai demokrat ulung, politikus handal, hanya mampu berbuat untuk partai politiknya, golongannya, orang-orang yang berada di lingkungannya.

Semestinya, seorang politikus ulung, demokrat yang handal, anggota DPR yang intelek, yang benar-benar sanggup menjadi manusia setengah dewa, yang keberadaannya menjadi rahmatan lil ‘alamin, sebagai penyejuk hati rakyat dalam nyata. Namun sebagian besar – karena ada sebagian kecil - elit politik yang hanya bersuara lantang dalam membela partai dan kekuasaannya. Contoh nyata dari sinetron politik yang ada di Indonesia, adalah isu reshuffle kabinet. Hampir setiap saat, surat kabar, televisi, dan media massa lainnya, memberitakan adanya reshuffle kabinet.

Reshuffle kabinet yang diartikan penggantian menteri-menteri yang membantu kerja presiden, menjadi wacana dan silang pendapat yang hanya menghabiskan waktu dan menguras pikiran. Sebagai presiden yang memiliki hak prerogatif, mestinya SBY tampil tegas dan bijaksana. Resuffle kabinet dilakukan berdasarkan kebutuhan, berdasarkan kemampuan dan keahlian menteri yang dipilih. Bukan hanya karena pertimbangan politik.

Isu reshuffle belum selesai, karena tarik ulur kepentingan, muncul lagi isu penggantian sekretaris gabungan parta-partai koalisi, Abu Rizal Bakrie, yang juga Ketua Partai Golkar. Kedua permasalahan ini me­ngaburkan penyelesaian seluruh permasalahan bangsa, yang seyogyanya menjadi prioritas kerja, karena menjadi kepentingan seluruh anak bangsa. Bagaimana menteri-menteri mau bekerja maksimal, karena ada sebagian atau secara keseluruhan menunggu adanya reshuffle.

Carut-marutnya demokratisasi di Indonesia benar-benar menjadi momok dan ancaman terbesar kehancuran bangsa. Elit politik yang menyatakan dirinya demokrat ulung, benar-benar ulung dalam memperdayai rakyat, yang semetinya rakyat adalah pemegang kekuasaan ter­tinggi. Namun ada secercah harapan dengan langkah dan gerakan nyata dilakukan oleh Elpagar, dengan support dari KID dan Kemitraan Indonesia, untuk setidaknya mampu berbuat nyata dalam memperbaiki dan menempatkan demokrasi pada teori dan pelaksanaan sesuai prosedur dan subtansinya.

Masih ada sedikit keyakinan dalam hati rakyat untuk bisa berbuat semaksimal mungkin dalam memperjuangkan kehidupan demokrasi humanis, demokrasi yang tidak terkotori oleh nafsu pribadi elit politik. Sekolah Demokrasi Sanggau oleh Elpagar dengan 36 peserta dari berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Sanggau, bisa mewarnai demokra­tisasi di Indonesia, minimal di Kalimantan Barat. Semoga!

(Buletin Rawai edisi 1)


© 2010-2014 sekolahdemokrasi.elpagar.org
email : sekolahdemokrasi@elpagar.org
Kerjasama antara ELPAGAR, Komunitas Indonesia untuk Demokrasi dan Kemitraan.