Sekolah Demokrasi Sanggau
BERANDA
PROFIL
AGENDA
PENGUMUMAN
PUBLIKASI
PESERTA
GALERI
ARTIKEL
TULISAN PESERTA

KONTAK
BUKU TAMU
TAUTAN
:: tulisan peserta

Mendorong Partisipasi Perempuan dalam Pemilu
Aep Mulyanto S.Hum

Isu gender akhir-akhir ini semakin ramai dibicarakan, terutama di saat menjelang diadakannya pesta demokrasi di Indonesia. Pemilihan Umum (Pemilu) yang merupakan pesta deokrasi untuk rakyat dalam konteks memilih para wakil rakyat dan pemimpin negara atau pemimpin daerah, isu gender selalu hangat diperbincangkan.

Gender merupakan isu yang mewabah menjadi mainstream bersama pelaku politik di Tanah Air. Namun masih banyak pelaku politik yang tidak mampu memahami secara komprehensif, tentang arti gender itu sendiri. Sebuah ironi, karena isu gender telah menjadi bahan utama perdagangan politik.

Menurut Elaine Showalter dalam Speaking of Gender, wacana gender mulai ramai dibicarakan pada awal tahun 1977, ketika sekelompok feminis di London tidak lagi memakai isu-isu lama seperti patriarchal atau sexist untuk membedakan peran lelaki dan perempuan dalam kehidupan, tetapi menggantinya dengan isu gender (Gender Discourse).

Kata gender berasal dari bahasa Inggris, yang artinya jenis kelamin. Dalam hal ini gender diartikan sebagai perbedan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Hilary M Lips, dalam bukunya Sex and Gender : An Introduction, mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan.

Dari dua pengertian yang disampaikan oleh dua ahli di atas, dapat didefinisikan, bahwa gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari pengaruh sosial budaya, dirumuskan sebagai bentuk rekayasa masyarakat (sosial contructions), dan bukannya sesuatu bersifat kodrati.

Kata gender sudah masuk dalam perbendaharaan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Istilah gender menjadi lazim digunakan, karena isu dan permasalahan gender sangat signifikan dan urgen untuk dibahas dalam forum-forum resmi di Indonesia. Berbagai seminar, simposium, orientasi, dan kegiatan-kegiatan bersama dilakukan untuk membahas dan menelaah isu gender beserta permasalahannya. Hal ini menunjukkan bahwa memang ada unsur subtansial, yang harus dijelaskan tentang isu gender tersebut.

Dalam konteks demokratisasi dan perpolitikan di Indonesia, isu-isu gender selalu menjadi bahasan wajib para demokrat dan politisi. Isu gender merupakan blue print pemerintah dalam mengsahkan UU Pemilu. Konteks negara Indonesia dalam Pemilu dibagi pada beberapa agenda, yaitu pertama adalah pemilihan legislatif yang memilih wakil-wakil rakyat di DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Kedua, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagai pelaksana pemerintahan negara, serta ada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk memilih Guburnur dan Wakil Gubernur sebagai pelaksana pemerintahan di Provinsi dan Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota sebagai pelaksana pemerintahan di Kabupaten/Kota.

UU Pemilu Tahun 2003 yang mensyaratkan kuota 30 persen bagi perempuan, adalah upaya memberikan ruang gerak aspiratif bagi perempuan. Hal ini menunjukkan adanya pemenuhan hak dan kewajiban yang setara pada isu gender. Karena perjuangan kesetaraan gender adalah satu di antara upaya mewujudkan demokratisasi.

Dengan kesetaraan gender, seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan mempunyai akses untuk melakukan demokratisasi itu sendiri. Laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam konteks kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik.

Sebelum terwujud kesetaraan gender, diperlukan affirmative action bagi perempuan. Keleluasaan dan kesempatan yang diberikan kepada kaum perempuan untuk aktif dan berkarya di dunia sosial, politik, ekonomi, dan budaya dalam rangka pembangunan nasional yang berorientasi pemberdayaan SDM, khususnya kaum perempuan.

Perjalanan sejarah Pemilu 2004 merupakan tonggak peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Peningkatan tersebut memang sangat kecil dibandingkan dibanding perjuangan para aktivis perempuan, sejak proses RUU sampai UU Pemilu 2003 yang mencamtumkan kuota perempuan 30 persen. Tetapi patut disyukuri karena memang mengubah paradigma berpikir secara patriarkis menjadi kesetaraan gender.

Perjuangan pengarusutamaan gender memang membutuhkan waktu. Karena mengubah kebiasaan atau sistem yang telah berlaku sangat lama, bahkan mengakar dan tumbuh sumbur, dikondisikan dengan sistemik yang oleh pemerintah menjadi cara untuk melanggengkan kekuasaannya.

Walaupun UU Pemilu tahun 2003 telah jelas menyatakan kuota 30 persen untuk kaum perempuan, namun internalisasi dari keputusan ini belum maksimal. Ada beberapa sebab yang menjadikan kaum perempuan termarjinalkan dalam setiap aspek pembangunan di Indonesia.

Pertama, sistem dan struktur pemerintahan yang selalu mengutamakan laki-laki sebagai pemimpin karena ruang geraknya lebih bebas, sehingga secakap apapun seorang perempuan tidak dapat menjadi pemimpin karena keterbatasan mobilitasnya. Kedua, konstruk budaya yang dilazimkan pada masyarakat Indonesia yang selalu mendiskreditkan peran perempuan dalam keluarga, yaitu hanya sebagai pelengkap atau temen belakang. Ketiga, spirit will atau kemauan berkehendak seorang perempuan yang tidak agresif, sehingga setelah diberi kesempatan untuk berkarya dan berbuat untuk kemajuan dirinya, namun kebanyakan perempuan mengabaikan desempatan yang tidak datang dua kali.

Ketiga penyebab terpinggirkannya peran perempuan pada pembangunan bangsa, yang meliputi masalah sosial politik, budaya, dan ekonomi, di atas dapat diminimalisir. Bukti nyata adalah hadirnya srikandi-srikandi Indonesia dalam pentas nasional dan daerah. Hal ini menunjukkan adanya kemampuan intelektual yang seimbang dan setara, antara perempuan dan laki-laki. Sehingga perempuan juga mampu mewarnai demokratisasi di Indonesia. Perempuan dapat menjadi politisi andal dan humanis, namun tidak melupakan perannya sebagai ibu bagi anaknya dan istri pada suaminya.

(Buletin Rawai edisi 3)


© 2010-2014 sekolahdemokrasi.elpagar.org
email : sekolahdemokrasi@elpagar.org
Kerjasama antara ELPAGAR, Komunitas Indonesia untuk Demokrasi dan Kemitraan.