Sekolah Demokrasi Sanggau
BERANDA
PROFIL
AGENDA
PENGUMUMAN
PUBLIKASI
PESERTA
GALERI
ARTIKEL
TULISAN PESERTA

KONTAK
BUKU TAMU
TAUTAN
:: tulisan peserta

Demokrasi dan Kebebasan Pers
Zaenuri, SH

Demokrasi menurut ahli filsuf Yunani adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi juga diartikan persamaan hak dalam kedudukan pada hukum dan pemerintahan. Selain itu kebebasan pers dan berekspresi juga dikatakan sebagai bagian dari demokrasi. Terlebih sejak era reformasi yang dimulai pada tahun 2008, merupakan tahun keemasan bagi kalangan pers, karena dicabutnya UU Pers yang selama ini sangat mengekang kebebasan pers di Indonesia.

Kita tahu bahwa di zaman orde baru, pers di Indonesia sangat diawasi dengan ketat, pembredelan media massa koran yang bersikap sangat kritis sangat sering dilakukan, korbannya antara lain seperti Majalah Tempo, Harian Pagi Sinar Harapan dan Harian Prioritas. Kontrol pemerintah yang sangat kuat ini terutama di zaman Menteri Penerangan Harmoko, sangat jelas mematikan kreativitas insan pers dalam melakukan social control terhadap pemerintah dan wakil rakyat. Opini publik lebih diarahkan pada dukungan terhadap kebijakan pemerintah meskipun jelas-jelas salah.

Sejak terbukanya kesempatan untuk penerbitan pers, banyak bermunculan koran maupun tabloid baru meskipun pada akhirnya hilang dengan sendirinya, karena persaingan usaha dalam merebut pangsa pasar. Sehingga yang sampai saat ini masih bertahan adalah perbitan pers yang telah lama berkembang dan mempunyai modal yang kuat seperti Grup Kompas Gramedia, Grup Jawa Pos, Majalah Tempo serta Gatra yang sangat mirip dengan Tempo.

Di dunia pertelevisian juga tidak kalah, telah banyak bermunculan stasiun televisi swasta dengan kemasan acaranya yang beragam. Bahkan ada beberapa televisi swasta mempunyai tema khusus membahas tentang demokrasi, seperti di Metro TV dan TVOne. Kemasan berita pun tidak cenderung monoton, namun diisi dengan menampilkan narasumber dan pakar yang berkompeten dengan topik yang sedang hangat dibicarakan.

Media televisi sangat efektif dalam menciptakan opini di masyarakat, juga media yang efektif untuk menampung pendapat masyarakat tentang suatu permasalahan. Selain itu penyiaran berita di televisi menjadi media yang tepat, untuk melakukan kritik sosial kepada pemerintah. Berita-berita sidang di DPR menjadi pemandangan yang kerap kali disiarkan oleh televisi swasta, dengan segala tingkah polah para anggota DPRD yang terkadang menggemaskan dan juga membanggakan.

Di satu sisi hal ini merupakan pertanda baik bagi perkembangan demokrasi di negara kita. Namun di sisi lain, media televisi berani menjustifikasi suatu permasalahan yang belum tuntas, sehingga berdampak buruk bagi masyarakat, dan menimbulkan keresahan dikalangan masyarakat.

Seperti tayangan meletusnya Gunung Merapi yang berulang-ulang, yang diprotes karena menimbulkan kepanikan. Kemudian tayangan Democrazy di Metro TV yang terang-terangan menyindir presiden dan menteri. Kebebasan berekspresi ini seharusnya ada batasan, mengingat penonton tidak hanya masyarakat berpendidikan tinggi, namun juga warga dengan taraf pendidikan rendah yang dapat menelan mentah-mentah semua informasi, tanpa melakukan analisa dan pemahaman mendalam.

Oleh karena itu Komisi Penyiaran Indonesia hendaknya dapat melakukan kontrol terhadap penyiaran pada televisi swasta maupun penerbitan pers. Agar kebebasan menyampaikan pendapat tidak menjadi bias, dan kebablasan, meskipun pihak yang dirugikan dapat menyampaikan hak jawab.

Pada bidang seni, kebebasan berekpresi pun sudah terlihat, hal ini dengan banyaknya pertunjukan seni dan munculnya sineas muda membuat film-film baru. Namun kebebasan berekspresi juga menimbulkan dampak negatif yang melanggar norma-norma agama, seperti protes sejumlah kaum lesbi-gay terhadap pernikahan sejenis, dan protes sejumlah seniman terhadap pelarangan Majalah Playboy Indonesia. Inilah kebebasan tanpa batas yang terkadang tidak bisa diterima sebagian masyarakat, sehingga suatu saat dikhawatirkan akan muncul pemahaman, bahwa bugil didepan umum juga dikatakan kebebasan berekspresi. Pandangan seperti ini akan merusak generasi muda terutama anak-anak.

Semoga hal ini tidak akan terjadi, melakukan sesuatu yang tabu dan melanggar norma kesusilaan dilandasi nilai-nilai demokrasi dalam wujud kebebasan ekspresi dalam menampilkan karya seni. Karena hal ini suatu ekses telah terkontaminasi bangsa kita oleh demokrasi liberal yang dianut oleh negara-negara barat, tidak sesuai dengan budaya bangsa kita.

(Buletin Rawai edisi 3)


© 2010-2014 sekolahdemokrasi.elpagar.org
email : sekolahdemokrasi@elpagar.org
Kerjasama antara ELPAGAR, Komunitas Indonesia untuk Demokrasi dan Kemitraan.