Sekolah Demokrasi Sanggau
BERANDA
PROFIL
AGENDA
PENGUMUMAN
PUBLIKASI
PESERTA
GALERI
ARTIKEL
TULISAN PESERTA

KONTAK
BUKU TAMU
TAUTAN
:: tulisan peserta

Musrenbang dalam Dilema
Priamus Harjuni Tatuga

Pemerintah dan perencana pembangunan telah berlari cukup kencang, akan tetapi legislatif kabupaten masih “baru belajar berjalan”, dengan berbagai alasan yang rasanya tidak dapat diterima publik. Akibatnya rakyat terhimpit akibat lesunya pembangunan di tengah perekonomian sektor swasta yang belum pulih, dengan konsekuensi harapan dan target pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2011 ini diperkirakan akan meleset.

Sepertinya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pada berbagai tingkatan masih bersifat seremonial, kurang partisipasif, bahkan cenderung dianggap tidak demokratis. Maka tidak heran jika kemudian muncul plesetan dari Musrenbang yang diartikan “Musyawarah Sulit Berkembang”.

Di Kecamatan Parindu, sejumlah kepala desa menganggap bahwa Musrenbang tidak efektif. Di tingkat Kabupaten Sanggau, peserta Sekolah Demokrasi Sanggau beranggapan Musrenbang kurang partisipasif. Ini bisa dilihat dari tingkat keterwakilan masyarakat sipil yang masih rendah, dan kurangnya kehadiran pejabat (SKPD) dalam pembahasan usulan-usulan masyarakat.

Padahal kita ketahui Musrenbang telah menjadi agenda rutin pemerintah setiap tahun. Musrenbang telah dianggap sebagai forum penjaringan aspirasi publik, untuk menerima masukan terhadap berbagai rencana pemerintah. Terutama rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) maupun rencana pembangunan jangka panjang (RPJP).

Musrenbang dilakukan berjenjang, dengan maksud untuk memastikan keterlibatan dan partisipasi publik dalam pembangunan semakin tinggi. Tetapi sayangnya, Musrenbang yang seharusnya sebagai ruang partisipasi publik begitu lebar, tidak dimanfaatkan secara optimal oleh pihak yang berkepentingan dalam pembangunan.

Kelemahan pelaksanaan Musrenbang terjadi di berbagai tingkat. Diawali dari pra-Musrenbang, terutama dalam melakukan pemetaan para pihak strategis (mapping stakeholder strategic) yang diundang untuk turut berpartisipasi (LSM tidak diikutsertakan), tahapan pelaksanaan dan evaluasinya.

Selain itu, masih lemahnya komitmen kepala daerah dalam melaksanakan hasil Musrenbang, dan kurangnya pengawalan dari orga­nisasi masyarakat sipil terhadap implementasi dari usulan warga.

Kualitas usulan desa pada Musrenbang kecamatan juga sangat lemah. Usulan yang muncul lebih sering hanya pembangunan atau perbaikan jalan, saluran air, dan usulan yang bersifat terlihat saja. Nyaris tidak ada usulan cerdas seperti kegiatan tentang pemberdayaan ekonomi , pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan kegiatan keagamaan.

Ditemukan bahwa belum ada metode yang digunakan dalam penentuan prioritas pembangunan, padahal ide dasar Musrenbang adalah untuk melihat prioritas kegiatan pembangunan, karena kendala ketersediaan anggaran selalu tidak mencukupi kebutuhan. Dari segi konsep dan teori, banyak model yang bisa dikembangkan dalam penentuan prioritas pembangunan. Kenyataannya, prioritas tersebut hanya beriringan dengan apa yang diinginkan oleh gubernur, bupati atau walikota, dan SKPD semata. Sementara pandangan masyarakat belum tentu demikian. Usulan dari masyarakat bawah seringkali diletakkan pada kepentingan yang ke sekian kali dari kepentingan utama. Sehingga Musrenbang telah dijadikan sebagai alat legitimasi oleh pemerintah atas finalisasi rencana kerja pemerintah tahunan.

Kelemahan Musrenbang juga telah dijadikan alasan oleh anggota Dewan, untuk “melegalkan” dana aspirasi yang tidak dikenal dalam peraturan per-Undang-undangan di Indonesia. Secara “legal”, seolah-olah legislatif ingin berperan sebagai eksekutif dalam menentukan calon penerima manfaat dari program atau proyek yang dititipkan pada SKPD. Dengan alasan memenuhi kepentingan konstituen yang sering diabaikan oleh eksekutif. Dalam pelaksanaannya, dana aspirasi telah menjadi potensi sebagai lahan korupsi baru bagi DPRD Kabupaten. Inilah politik anggaran yang dipahami para pelayan di negeri ini.

Beberapa hasil penelitian yang ada sebenarnya bisa memberikan pelajaran bagi pemerintah untuk memperbaiki agenda tahunan Musrenbang ini. Hasil kajian dari LGSP–USAID misalnya, telah mengidentifikasi faktor-faktor kelemahan Musrenbang, di antaranya :
1. Lemahnya pemahaman kerangka peraturan (regulatory framework) dari perencanaan dan pengganggaran.
2. Kurangnya kerangka peraturan pada tingkat daerah (provinsi, kabupaten/ kota), apalagi tingkat kecamatan dan desa.
3. Lemahnya kapasitas staf pemerintah dalam penyiapan dokumen perencanaan pembangunan.
4. Lemahnya staf dalam mengelola perencanaan partisipasif, dan
5. Lemahnya keterlibatan masyarakat dan organisasi masyarakat sipil (CSO) dalam proses perencanaan.

Akhirnya, kembalikanlah Musrembang ke asalnya sebagai instrumen perencanaan yang link dan match dengan penganggaran, tutup penerimaan proposal dan usulan, yang masuk dari mereka para pembonceng tidak melalui mekanisme perencanaan secara benar. Salurkan ide dan aspirasi anggota DPRD Kabupaten memalui usulan yang masuk pada Musrembang, tingkatkan partisipasi publik pada pembahasan usulan masyarakat. Tegakkan disipilin kalender perencanaan dan penganggaran pada tiap tingkatan, dan berikan payung hukum kuat pada perencanaan yang telah disepakati agar Musrenbang punya makna bagi publik.

Pemerintah juga diharapkan terus membuka diri untuk keterlibatan publik dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan agar semakin demokratis, partisipasif, dan efektif. Semoga.

(Buletin Rawai edisi 4)


© 2010-2014 sekolahdemokrasi.elpagar.org
email : sekolahdemokrasi@elpagar.org
Kerjasama antara ELPAGAR, Komunitas Indonesia untuk Demokrasi dan Kemitraan.